Herwan Antoni menekankan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada koordinasi lintas sektor. Ia menyebut sinergi antara pemerintah daerah, KPPG, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar program ini efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis. Sinergi antara pemerintah daerah, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Herwan.
Kepala KPPG Bandar Lampung, Achmad Hery Setiawan, menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan langkah dalam mendukung pelaksanaan Program MBG di Bengkulu. KPPG sendiri merupakan unit daerah dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengawasi dan mengevaluasi program MBG.
Hery mengungkapkan, saat ini terdapat 142 SPPG yang akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program di Provinsi Bengkulu. Dengan kolaborasi yang semakin erat, diharapkan cakupan layanan MBG terus diperluas sehingga pemenuhan gizi masyarakat dapat terlaksana secara optimal.
"Audiensi ini merupakan langkah untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Bengkulu. Saat ini terdapat 142 SPPG yang akan mendukung implementasi program, sehingga diharapkan cakupan layanan semakin luas dan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan optimal," jelas Hery.
Melalui koordinasi yang terus diperkuat, Program MBG di Provinsi Bengkulu diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan gizi yang lebih baik, khususnya bagi peserta didik, menjadi prioritas utama agar generasi muda Bengkulu tumbuh sehat dan cerdas.
Pemerintah provinsi berencana terus memantau implementasi di lapangan dan memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai standar yang ditetapkan BGN. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya nasional menekan angka stunting dan malnutrisi di daerah.