BENGKULU UTARA — Keluhan petani kelapa sawit soal harga tandan buah segar (TBS) yang tak kunjung membaik kembali mencuat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara menilai persoalan ini bukan sekadar soal penetapan angka, melainkan ada potensi permainan yang harus diungkap.
Ir. Rizal Sitorus, anggota DPRD Bengkulu Utara, menyoroti keanehan di lapangan. Di sejumlah daerah lain, harga TBS di tingkat pengepul atau toke saja sudah berada di kisaran Rp3.000 per kilogram. Artinya, harga yang diterima PKS di daerah tersebut sudah pasti lebih tinggi dari angka itu.
"Pertanyaannya, kenapa Bengkulu Utara tidak bisa melakukan hal yang sama," ujarnya dalam keterangan yang dikutip dari Radar Utara.
Rizal menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya menerbitkan surat edaran harga acuan. Lebih dari itu, eksekutif bersama legislatif perlu mengidentifikasi secara menyeluruh faktor-faktor yang membuat PKS di Bengkulu Utara enggan menerapkan ketetapan tersebut.
Setidaknya ada dua indikator utama yang menurutnya harus segera ditelusuri berdasarkan data riil dan kondisi di lapangan. Pertama, apakah rendahnya harga TBS saat ini dipicu oleh meningkatnya produksi buah sawit rakyat yang tidak diimbangi dengan kapasitas serapan pabrik.
Jika benar terjadi overproduksi, maka solusinya adalah mengatur distribusi atau menambah kapasitas serap. Namun, jika tidak, maka pertanyaan besarnya adalah siapa pihak yang diuntungkan dengan harga murah ini.
Keheranan Rizal bukan tanpa alasan. Ketetapan harga pemerintah di kisaran Rp3.000 per kilogram seharusnya menjadi patokan bersama. Namun, kenyataan di Bengkulu Utara menunjukkan PKS masih bertahan dengan harga yang lebih rendah, sebuah kondisi yang kontras dengan daerah tetangga.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya rantai distribusi yang tidak efisien atau bahkan praktik yang merugikan petani. DPRD mendorong agar seluruh rantai pasok, dari pengepul hingga pabrik, diaudit untuk menemukan titik di mana harga jual petani ditekan.
Langkah ini dinilai krusial mengingat kelapa sawit merupakan komoditas utama yang menghidupi ribuan keluarga di Bengkulu Utara. Fluktuasi harga yang tidak wajar bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga roda ekonomi di tingkat desa yang ikut melambat.