BENGKULU TENGAH — Kabupaten Bengkulu Tengah boleh berbangga. Angka kemiskinan 9,74 persen pada 2025 menjadi yang terendah se-Provinsi Bengkulu, menurut data BPS. Sektor pertanian menjadi penopang utama dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp2.323,09 miliar. Namun, ketergantungan pada komoditas mentah membuat ekonomi daerah ini rentan terhadap gejolak harga pasar.
Data Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat produksi sawit mencapai 652.331 ton pada 2025. Ironisnya, peningkatan output ini tidak otomatis menaikkan pendapatan petani. Mayoritas hasil panen masih dijual dalam bentuk TBS melalui perantara atau toke.
Dalam beberapa waktu terakhir, harga TBS di sejumlah perusahaan yang beroperasi di kabupaten ini dilaporkan turun hingga Rp200–Rp300 per kilogram. Kondisi ini memperlihatkan posisi tawar petani yang lemah dalam rantai pasok sawit.
Ketika harga anjlok, pendapatan petani ikut tertekan. Sebagian besar keputusan mengenai harga dan pemasaran berada di luar kendali mereka. Peran petani hanya sebatas pemasok bahan mentah.
Sensus Pertanian 2023 menunjukkan hanya ada empat perusahaan pertanian berbadan hukum pada subsektor perkebunan di Bengkulu Tengah. Aktivitas sawit didominasi usaha rakyat. Pelaku usaha skala besar yang bisa mengembangkan industri pengolahan masih sangat terbatas.
Padahal, nilai ekonomi terbesar justru muncul setelah TBS diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO). Dari CPO lahir produk bernilai tinggi seperti minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, hingga biodiesel. Kebijakan biodiesel B50 yang digulirkan pemerintah pusat membuka peluang permintaan CPO yang lebih besar.
Potensi lain yang belum tergarap adalah limbah kelapa sawit. Akademisi IPB menyebut Indonesia menghasilkan sekitar 16 juta ton Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) setiap tahun. Bahan ini bisa diolah menjadi kompos, media tanam, papan partikel, hingga produk kerajinan bernilai jual.
Transformasi tidak harus dimulai dari pembangunan pabrik berskala besar. Langkah yang lebih realistis adalah mendorong industri pengolahan skala kecil berbasis koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengantungi pendapatan dari penjualan TBS, tetapi juga dari produk turunan yang dihasilkan di daerah sendiri.
Hilirisasi tidak akan berjalan optimal tanpa pasokan bahan baku yang berkualitas. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan program peremajaan sawit rakyat agar produktivitas kebun meningkat. Langkah ini penting mengingat banyak kebun petani yang sudah berumur tua dan produktivitasnya menurun.
Penguatan industri pengolahan menjadi langkah strategis agar manfaat ekonomi sawit tidak berhenti di kebun. Jika hilirisasi berjalan, Bengkulu Tengah bisa keluar dari jebakan ekonomi komoditas mentah dan mendorong kesejahteraan petani secara berkelanjutan.