BENGKULU — Pemerintah memangkas anggaran Program Satu Orang Satu Rekening menjadi Rp 1,28 triliun dari rencana awal Rp 3,84 triliun. Pemangkasan dilakukan setelah penyisiran dan pemadanan data mempersempit sasaran penerima menjadi 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang belum punya rekening bank.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sasaran baru program tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10). Anggaran Rp 1,28 triliun itu bersumber dari APBN.
Penyusutan anggaran berjalan seiring penyisiran data calon penerima. Pemerintah memadankan data kependudukan untuk memastikan warga yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 dan belum tersentuh layanan perbankan.
Dari 74 Juta Jadi 25 Juta Penerima
Pada September lalu, Airlangga menyebut ada sekitar 74 juta warga belum memiliki rekening bank. Angka itu muncul dari pemadanan data Dukcapil dengan basis data lain, dihitung dari penduduk berusia 17 tahun ke atas.
Jumlah tersebut kini menyusut ke 25 juta setelah pencocokan dan penelitian (coklit) ulang. Airlangga menyebut penyaringan data sebagai alasan utama perubahan pagu anggaran.
"Karena jumlahnya kan kita lihat dari yang umur 17 dan yang belum punya rekening. Kita crossing datanya (cek lagi) dicoklit (Pencocokan dan Penelitian)," ujar Airlangga dalam forum tersebut.
Target Inklusi Keuangan Melompat ke 99 Persen
Program ini diproyeksikan mengerek indeks inklusi keuangan Indonesia ke 99 persen. Angka itu melesat dari capaian Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang mencatat indeks inklusi keuangan masih 93,61 persen.
"Dengan program Satu Orang Satu Rekening ini, inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 persen menjadi 99 persen," terang Airlangga.
Selisih sekitar 5,4 poin persentase itu setara puluhan juta penduduk dewasa yang belum terhubung ke sistem keuangan formal. Bagi perbankan, perluasan basis nasabah ini membuka ceruk dana pihak ketiga baru dari segmen yang selama ini belum terlayani.
Dana Awal Rp 50 Ribu dan Bank Penyalur
Pemerintah merencanakan pemberian dana awal Rp 50 ribu untuk setiap pembukaan rekening. Insentif itu dirancang agar warga langsung memiliki saldo dan terbiasa memakai rekeningnya, bukan sekadar membuka akun tanpa transaksi.
Pembukaan rekening akan dilakukan melalui bank yang ditunjuk pemerintah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI.
Penunjukan dua bank pelat merah itu memusatkan beban operasional program pada jaringan cabang dan agen yang sudah luas. BRI memiliki keunggulan di wilayah perdesaan lewat jaringan BRI Unit dan agen BRILink, sementara BSI menyasar segmen syariah.
Yang Perlu Dicermati Investor dan Pelaku Usaha
Realisasi program bergantung pada kecepatan verifikasi data dan kesiapan bank penyalur menjangkau daerah terpencil. Pemangkasan anggaran hingga sepertiga rencana awal menandakan pemerintah memilih pendekatan selektif ketimbang ekspansi cepat.
Untuk emiten perbankan, dampak jangka pendek ke laba relatif terbatas karena rekening baru umumnya berbasis saldo kecil. Nilainya baru terasa bila rekening tersebut aktif bertransaksi dan terhubung ke layanan kredit mikro.
Bagi pelaku usaha, inklusi keuangan yang lebih luas memperbesar pasar pembayaran digital dan pembiayaan konsumen. Namun tanpa pendampingan literasi keuangan, risiko rekening pasif dan penipuan finansial tetap membayangi kelompok penerima baru.
