BENGKULU TENGAH — Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menemukan sejumlah masalah krusial dalam inspeksi mendadak ke dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bengkulu Tengah, Rabu (20/5/2026). Temuan ini berpotensi menghambat operasional dapur yang sudah berjalan sejak Oktober 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menyoroti instalasi gas di dapur MBG yang belum dilengkapi indikator pendeteksi kebocoran. Saat ini, hanya tersedia alat pengukur tekanan gas.
"Seharusnya fasilitas ini sudah memiliki Sertifikat Laik Operasi atau SLO untuk memastikan seluruh aspek keamanan instalasi terjamin," ujar Usin. Ia menegaskan, dokumen SLO menjadi jaminan keselamatan bagi para pekerja dan meminimalisir risiko kerusakan aset.
Selain persoalan teknis, Komisi IV juga menyoroti dokumen perizinan lingkungan yang belum rampung. Berdasarkan konfirmasi dengan pihak Satuan Pelayanan dan Pengelolaan Gizi (SPPG) dan yayasan pengelola, dokumen pengelolaan limbah masih dalam proses pengurusan.
"Padahal kegiatan operasional dapur tersebut sudah berjalan sejak Oktober 2025 lalu. Limbah hasil pengolahan makanan terus dihasilkan setiap harinya dan memerlukan penanganan yang tepat agar tidak mencemari lingkungan," tegas Usin.
Usin menegaskan bahwa Komisi IV tidak memiliki kewenangan untuk menutup langsung operasional dapur MBG. Namun, melalui fungsi pengawasan, DPRD berhak menyampaikan rekomendasi penghentian sementara hingga penutupan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
"Apabila ditemukan pelanggaran fatal yang membahayakan, kami akan merekomendasikan langkah tegas kepada pihak eksekutif," jelasnya. Seluruh temuan di lapangan akan disusun dan direkomendasikan kepada BGN sebagai bahan evaluasi dan perbaikan menyeluruh.
Inspeksi mendadak ini melibatkan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, BPJS Ketenagakerjaan, serta Koordinator Regional MBG Provinsi Bengkulu. Anggota DPRD yang turut hadir antara lain Sri Astuti, Epriya, Suprisman, Berlian Utama Harta, Hidayat, dan Nur Ali.