BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi darurat setelah harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani merosot drastis dalam dua hari terakhir. Wakil Gubernur Bengkulu Mian memimpin langsung rapat daring bersama seluruh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan kabupaten/kota pada Jumat (22/5/2026) untuk mencari akar persoalan dan mencegah praktik yang merugikan petani.
Berdasarkan data pemerintah daerah, harga ketetapan TBS sawit di Bengkulu saat ini berada di angka Rp3.465 per kilogram. Namun, sejumlah petani melaporkan harga jual di lapangan mengalami penurunan signifikan dalam dua hari terakhir. Kondisi ini memicu keresahan karena pendapatan petani ikut tergerus.
Wagub Mian menegaskan bahwa penurunan yang terjadi terbilang drastis dan tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa dasar kebijakan resmi. Ia memerintahkan seluruh kepala dinas perkebunan di kabupaten/kota untuk turun langsung ke lapangan guna memantau aktivitas pabrik kelapa sawit.
Dalam arahannya, Mian menekankan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat, khususnya petani sawit yang tengah menghadapi ketidakpastian harga di tingkat pabrik maupun pengepul.
“Kita melaksanakan rapat ini untuk memberikan keteduhan dan ketenangan kepada masyarakat bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan melindungi petani di daerah,” ujar Mian.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat terus mendorong transparansi tata niaga sawit. Berbagai persoalan seperti ekspor yang tidak tercatat, praktik titipan ekspor, hingga dugaan mark up harus dihentikan demi menciptakan sistem perdagangan yang sehat dan adil.
“Ini menjadi perhatian bagi kepala dinas di daerah agar pabrikan kelapa sawit tidak sekonyong-konyong menjatuhkan harga di tingkat petani sebelum ada kebijakan resmi,” tegasnya.
Fenomena anjloknya harga sawit tidak hanya dirasakan petani Bengkulu, tetapi juga terjadi di sejumlah wilayah Sumatera lainnya. Meski demikian, pemerintah daerah belum menyimpulkan secara pasti faktor utama penyebab penurunan tersebut dan masih menunggu hasil penelusuran dari dinas terkait.
Mian menyampaikan keyakinannya bahwa kebijakan yang diambil pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi petani sawit Indonesia. “Kita yakin kebijakan Presiden Prabowo ini untuk mengontrol ekonomi kita,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan, Mian mengaku dalam waktu dekat akan turun langsung menemui masyarakat dan petani sawit di berbagai daerah. Langkah itu dilakukan untuk memberikan penjelasan sekaligus menyerap aspirasi petani terkait kondisi harga saat ini.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pabrikan, dan pemangku kepentingan lainnya guna menjaga stabilitas harga sawit di daerah. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem perdagangan yang transparan, diharapkan harga TBS sawit kembali stabil sehingga kesejahteraan petani tetap terjaga.