BENGKULU — Dinas Sosial Kota Bengkulu kini mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran bantuan sosial. Sistem ini menggabungkan tiga basis data besar, yaitu DTKS, Regsosek, dan P3KE, untuk memeringkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok atau desil.
Dari klasifikasi itu, Desil 1 hingga Desil 4—mencakup 40 persen kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah—dijadikan rujukan utama penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Integrasi ini diharapkan mempersempit kesenjangan penerima bantuan yang selama ini kerap tidak tepat sasaran.
Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Bengkulu, Ferry Simbolon, menekankan bahwa validasi data bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat diminta berperan aktif mengoreksi data yang dianggap tidak sesuai kondisi aktual di lapangan.
“Bila ada KPM yang belum tepat sasaran, mari laksanakan tugas masing-masing agar data tervalidasi sehingga akurasinya bisa lebih baik,” ujar Ferry saat mendampingi operator Kelurahan Kebun Kenanga.
Ferry menjelaskan, mekanisme perbaikan data bisa dilakukan melalui sanggahan terhadap penerima bantuan yang dinilai sudah tidak layak. Warga bisa menyanggah tetangga, kerabat, hingga mengusulkan diri sendiri apabila merasa memenuhi kriteria sebagai penerima bansos.
“Secara pribadi pun kita bisa sanggah tetangga, kerabat kita maupun mengusulkan diri sendiri sehingga dengan data yang tervalidasi akan membantu BPS menentukan desil,” kata dia.
Menurut Ferry, keterbukaan partisipasi publik ini menjadi kunci memperbaiki kualitas data kesejahteraan. Proses pemutakhiran data juga terus diperkuat melalui pendampingan teknis kepada operator di tingkat kelurahan.
Dengan sistem DTSEN, pemerintah berharap data penerima bantuan sosial lebih akurat dan mencerminkan kondisi riil masyarakat. Validasi yang melibatkan warga diharapkan meminimalkan kesalahan sasaran yang selama ini menjadi keluhan di berbagai daerah.