BENGKULU — Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu Afriyenita mengumumkan penambahan kuota program Sekolah Rakyat setelah mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ratusan anak prasejahtera yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal berkualitas.
Berdasarkan data yang diterima Dinsos Kota Bengkulu, penambahan kuota terjadi di tiga jenjang pendidikan. Untuk SD, kuota melonjak dari 14 siswa menjadi 33 siswa. SMP mendapat tambahan signifikan dari 37 siswa menjadi 68 siswa. Sementara SMA naik dari 32 siswa menjadi 37 siswa.
"Alhamdulillah, kuota calon siswa untuk program Sekolah Rakyat dari Kota Bengkulu bertambah. Program ini menjadi langkah strategis dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas," kata Afriyenita di Bengkulu, Jumat.
Afriyenita menjelaskan bahwa secara nasional, sebanyak 93 lokasi Sekolah Rakyat permanen dijadwalkan mulai memasuki tahun ajaran baru pada 14 Juli 2026. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus melakukan persiapan agar program berjalan sesuai target.
Penambahan kuota ini, menurut dia, menjadi kesempatan emas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan setara. Pemerintah Kota Bengkulu berharap semakin banyak anak yang merasakan manfaat program ini demi pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dinilai krusial untuk mendukung proses transisi dari Sekolah Rakyat rintisan menuju operasional penuh. Sinergi yang baik diperlukan agar seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan lancar sebagai bagian dari program prioritas nasional dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Dengan tambahan kuota ini, Dinsos Kota Bengkulu akan segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk memverifikasi data calon siswa dan memastikan proses pendaftaran berjalan transparan. Masyarakat diimbau memantau informasi resmi dari kelurahan dan dinas terkait.