KEPAHIANG — Tren kelulusan di jenjang pendidikan dasar Kabupaten Kepahiang justru menunjukkan grafik yang menurun di tengah gencarnya program nasional peningkatan gizi siswa. Data terbaru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat mencatat, angka peserta didik yang tidak lulus pada tahun ajaran 2025/2026 mencapai 14 orang.
Jumlah itu hampir dua kali lipat dibanding tahun ajaran 2024/2025 yang hanya delapan siswa. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang mampu meningkatkan semangat belajar belum menunjukkan dampak signifikan terhadap tingkat partisipasi siswa di Kepahiang.
Mayoritas Siswa Sudah Lama Tidak Masuk Sekolah
Dari total 14 siswa yang tidak lulus, rinciannya adalah tiga siswa Sekolah Dasar (SD) dan 11 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kepala Dikbud Kabupaten Kepahiang, Dr. Nining Fawely Pasju, S.Pt, menegaskan bahwa kegagalan mereka bukan disebabkan oleh rendahnya nilai ujian.
“Ada 3 siswa SD dan 11 siswa SMP yang tidak lulus pada tahun ajaran ini, karena mereka memang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar sejak awal semester tahun ajaran,” jelas Nining, Kamis (25/6/2026).
MBG Belum Mampu Cegah Anak Putus Sekolah
Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pemerintah pusat selama ini diharapkan menjadi daya tarik bagi siswa untuk hadir ke sekolah. Pemenuhan gizi harian diyakini bisa mendorong minat belajar dan mengurangi angka absensi.
Namun, fakta di lapangan di Kepahiang menunjukkan hal berbeda. Meningkatnya jumlah siswa yang tidak lulus akibat ketidakhadiran justru mengindikasikan adanya persoalan struktural yang lebih dalam, seperti risiko putus sekolah dan rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan.
Dikbud mencatat, status tidak lulus yang disematkan kepada para siswa tersebut merupakan konsekuensi dari ketidakaktifan mereka mengikuti proses pembelajaran selama satu semester penuh. Artinya, mereka sudah berada dalam kategori putus sekolah sebelum masa ujian tiba.
Pemkab Gandeng Pemerintah Desa dan Bunda PAUD
Menyikapi kondisi ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang tidak tinggal diam. Pihaknya telah menyusun langkah pencegahan agar angka putus sekolah bisa ditekan pada tahun ajaran mendatang.
“Untuk menekan angka putus sekolah ini, kita menggandeng pemerintah desa, Bunda PAUD dan sejumlah pihak untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan dasar bagi anak, sehingga tidak ada lagi yang putus sekolah,” ujar Nining.
Langkah ini diambil karena persoalan putus sekolah di Kepahiang tidak bisa diselesaikan hanya oleh dinas pendidikan semata. Peran tokoh masyarakat, aparatur desa, dan orang tua menjadi kunci utama agar anak-anak usia sekolah tetap berada di bangku kelas.
