BENGKULU — Pemerintah pusat resmi memasukkan Bengkulu dalam jajaran lima besar provinsi dengan pagu pengadaan pakaian dinas dokter tertinggi secara nasional. Berdasarkan aturan terbaru Kementerian Keuangan, instansi pemerintah di daerah ini boleh menganggarkan hingga Rp2,101 juta untuk satu setel seragam tenaga medis pada tahun depan.
Angka tersebut menjadi batas maksimal yang dapat digunakan oleh kementerian, lembaga, rumah sakit pemerintah, hingga instansi lain yang mengalokasikan anggaran pengadaan seragam dokter. Meski demikian, instansi tetap bisa melakukan pengadaan di bawah pagu tersebut sesuai kebutuhan dan hasil proses lelang.
Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, posisi Bengkulu hanya kalah dari Kepulauan Riau. Kepri mencatatkan pagu tertinggi di kawasan ini dengan nilai Rp2.299.000 per setel, disusul Bengkulu di posisi kedua.
Menariknya, Aceh yang secara administratif masuk wilayah Sumatera justru memiliki pagu lebih tinggi dari Bengkulu secara nasional, yakni Rp2.294.000 per setel. Artinya, dalam konteks regional, Bengkulu tetap menjadi salah satu daerah dengan standar biaya pengadaan seragam dokter paling tinggi.
Secara nasional, hanya ada lima provinsi yang menempati posisi di atas Bengkulu. Mereka adalah Papua Pegunungan, Papua Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, dan Papua. Keenam daerah ini, termasuk Bengkulu, menjadi acuan tertinggi dalam penetapan standar biaya untuk pengadaan pakaian dinas dokter.
Besaran pagu ini nantinya menjadi pedoman bagi setiap instansi pemerintah di Bengkulu saat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun 2026. Khususnya bagi rumah sakit daerah dan puskesmas yang setiap tahunnya rutin mengganti seragam dokter dan tenaga medis lainnya.
Dengan adanya pagu setinggi ini, rumah sakit milik pemerintah di Bengkulu memiliki ruang fiskal yang lebih longgar dalam pengadaan seragam. Standar biaya yang tinggi juga mengindikasikan bahwa pemerintah memperhitungkan kualitas bahan dan jasa penjahitan yang layak untuk tenaga medis di daerah terpencil maupun perkotaan.
Namun, pagu bukan berarti kewajiban untuk menghabiskan anggaran. Instansi tetap harus mengikuti prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa, selama tidak melanggar batas tertinggi yang telah ditetapkan.
Kebijakan ini berlaku serentak untuk seluruh provinsi di Indonesia dan menjadi bagian dari standar belanja pemerintah yang diperbarui setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan.