BENGKULU — Perdebatan mengenai masa depan kendaraan listrik di Indonesia kembali memanas. Di tengah gencarnya promosi teknologi hibrida oleh pabrikan asal Jepang, argumen tentang kesiapan infrastruktur dan beban jaringan listrik nasional kerap dijadikan tameng.
Padahal, jika ditelisik dari data kepemilikan kendaraan dan kondisi kelistrikan, premis bahwa Indonesia adalah pasar yang tidak ramah bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mulai kehilangan relevansinya.
Salah satu dalil utama penolakan elektrifikasi adalah luasnya wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Namun, data dari Korlantas Polri dan Badan Pusat Statistik menunjukkan fakta berbeda.
Lebih dari separuh, bahkan mendekati 60 persen, total populasi kendaraan bermotor di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Wilayah ini relatif kompak dan terhubung jaringan jalan tol yang solid.
Kepadatan semakin pekat di kawasan aglomerasi seperti Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya. Mayoritas kendaraan tidak dipakai untuk menjelajah lintas provinsi, melainkan untuk mobilitas komuter harian dengan jarak tempuh yang tertebak.
Kecemasan akan kurangnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga dinilai berlebihan. Riset adopsi KBLBB global mengonfirmasi sekitar 80 persen proses pengisian daya mobil listrik dilakukan di rumah.
Pengguna perkotaan rata-rata hanya menempuh 30 hingga 60 kilometer per hari. Kebiasaan mencolokkan kendaraan ke pengisi daya rumah saat parkir di malam hari, seperti mengisi ponsel, sudah cukup untuk kebutuhan harian.
SPKLU di jalan tol atau pusat perbelanjaan hanyalah fasilitas pendukung untuk perjalanan jarak jauh, bukan syarat mutlak untuk memulai adopsi harian.
Narasi bahwa jaringan listrik akan kolaps jika menampung jutaan KBLBB terbantahkan oleh kondisi kelistrikan nasional. Sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali justru telah lama berada dalam kondisi kelebihan pasokan yang signifikan.
Masuknya pembangkit listrik baru yang pasokannya belum terserap industri menciptakan listrik yang terbuang sia-sia. Pengisian daya di rumah pada malam hari atau off-peak hours menjadi solusi ideal untuk memanfaatkan kapasitas berlebih ini.
Dari kacamata makroekonomi, peralihan ini adalah solusi saling menguntungkan. Menggantikan BBM impor yang menggerus devisa dengan menyerap daya listrik domestik yang melimpah memperkuat ketahanan energi nasional. PLN diuntungkan dengan peningkatan beban, sementara konsumen menikmati biaya operasional harian yang jauh lebih murah per kilometernya.
Pabrikan Jepang gencar mempromosikan kendaraan hibrida dan plug-in hybrid (PHEV) sebagai solusi transisi paling realistis. Di atas kertas, teknologi ini tampak sempurna karena bisa diisi listrik sekaligus bensin.
Namun, temuan riset independen dari lembaga swadaya masyarakat iklim global seperti Transport & Environment dan International Council on Clean Transportation (ICCT) membongkar kenyataan performa PHEV di dunia nyata. Hasil pengujian laboratorium pabrikan kerap jauh berbeda dengan emisi aktual yang dihasilkan saat kendaraan digunakan sehari-hari.