BENGKULU — Persoalan transisi energi di Indonesia bukan sekadar soal membangun pembangkit listrik tenaga surya atau angin. Lebih dari itu, negara ini menghadapi pekerjaan rumah besar untuk memastikan listrik tetap menyala, harganya terjangkau, dan ekonominya tetap tumbuh di tengah proses dekarbonisasi.
Prof. Syamsir Abduh, Guru Besar Institut Teknologi PLN (ITPLN), menilai Indonesia perlu memilah pelajaran dari negara-negara yang sudah lebih dulu melangkah, alih-alih meniru mentah-mentah. "Tidak ada satu negara pun yang telah sepenuhnya merampungkan transisi energi. Namun, beberapa negara telah menjadi pelopor karena mampu mencapai kemajuan signifikan sembari menjaga ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya, Senin (3/8/2026).
Denmark menjadi rujukan utama dalam integrasi energi angin lepas pantai. Keberhasilannya tidak lepas dari integrasi pasar listrik dengan negara-negara Nordik serta kerangka kebijakan yang stabil selama puluhan tahun. Kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan akademisi menjadi fondasi yang membuat pengembangan energi terbarukan di sana berkelanjutan.
Pelajaran kunci dari Denmark adalah konsistensi. Membangun pembangkit saja tidak cukup; jaringan dan sistem kelistrikan harus mampu mengintegrasikan sumber energi yang produksinya tidak menentu—tergantung cuaca. Tanpa itu, investasi besar hanya akan menjadi aset mahal yang tidak optimal.
Norwegia menawarkan model berbeda. Hampir seluruh listriknya berasal dari tenaga air, dan elektrifikasi transportasi berjalan masif berkat insentif jangka panjang. Tingginya pangsa kendaraan listrik di sana membuktikan bahwa keterkaitan sektor kelistrikan dan transportasi adalah kunci. Ketika sumber listriknya rendah karbon, kendaraan listrik menjadi instrumen ampuh memangkas konsumsi bahan bakar fosil.
Sementara itu, China menunjukkan skala yang sama sekali lain. Setiap tahun, negara itu memasang kapasitas surya dan angin dalam jumlah raksasa, sekaligus menjadi pusat manufaktur global untuk baterai, panel surya, dan kendaraan listrik. Namun, pengalaman China juga jujur: transisi tidak berjalan linear. Untuk menjaga pasokan, mereka masih membangun pembangkit batu bara baru. Artinya, percepatan energi bersih tetap berjalan beriringan dengan strategi menjaga keandalan sistem.
Bagi Indonesia, tantangannya adalah mengubah potensi besar—surya, panas bumi, air, angin, biomassa—menjadi kapasitas yang andal dan terintegrasi. Sebagian besar potensi itu berada jauh dari pusat konsumsi, sehingga infrastruktur transmisi menjadi prioritas mutlak. Tanpa jaringan yang kuat, energi terbarukan di timur Indonesia tidak akan pernah sampai ke Jawa.
Modernisasi sistem kelistrikan juga tidak bisa ditunda. Penerapan smart grid dan teknologi penyimpanan energi berbasis baterai dibutuhkan untuk mengelola sifat energi terbarukan yang tidak konstan. Di sisi pasar, reformasi mekanisme harga dan kepastian keekonomian proyek akan menentukan minat investor. "Transisi energi membutuhkan kepastian regulasi, target pengurangan karbon yang jelas, mekanisme pembiayaan yang efektif, serta keterlibatan pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat," tegas Syamsir.
Tanpa kepastian itu, proyek energi bersih akan terus berjalan di tempat. Padahal, Indonesia mengejar target ambisius untuk mencapai net zero emission, sementara kebutuhan listrik terus tumbuh seiring pembangunan ekonomi. Jalan tengah antara mengejar target iklim dan menjaga pasokan adalah keniscayaan yang harus dikelola dengan kebijakan yang tidak berubah-ubah setiap ganti menteri.
Pengalaman Denmark, Norwegia, dan China membuktikan satu hal: transisi energi adalah maraton, bukan sprint. Negara yang berhasil adalah yang mampu menjaga ritme kebijakan, membangun infrastruktur lebih awal, dan melibatkan semua pemangku kepentingan sejak perencanaan, bukan sekadar saat proyek sudah berjalan.