BENGKULU – Provinsi Bengkulu kini resmi mengemban peran strategis sebagai salah satu dari empat daerah pilot project nasional dalam implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI). Penetapan ini menempatkan Bengkulu sejajar dengan Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku sebagai daerah percontohan transformasi hijau di Indonesia.
Langkah besar ini dipertegas dalam Dialog Kebijakan bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim”. Forum ini merupakan buah kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), dengan dukungan teknis dari konsorsium ahli.
Deputi Bidang Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menekankan bahwa penetapan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan agenda keberlanjutan antara pusat dan daerah.
“Forum ini menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan agenda pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil,” ungkap Teguh dalam dialog tersebut, Kamis (26/2/2026).
Modal Alam dan Ekonomi Biru
Bengkulu dinilai memiliki modalitas lingkungan yang sangat kuat untuk mendukung target rendah karbon. Di sektor kehutanan (AFOLU), provinsi ini memiliki kawasan hutan seluas 928.863 hektare atau mencakup 46 persen dari total wilayah daratan. Sebagian besar di antaranya merupakan hutan konservasi dan lindung yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami yang vital.
Selain itu, potensi ekonomi biru juga menjadi sorotan. Dengan garis pantai sepanjang 525 kilometer menghadap Samudra Hindia, Bengkulu memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor kelautan yang selaras dengan prinsip ketahanan iklim.
Tantangan dan Integrasi Perencanaan
Meski kaya potensi, Bengkulu tidak lepas dari ancaman nyata seperti abrasi pantai dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, percepatan implementasi PRKBI akan diintegrasikan langsung ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.
Keterlibatan DPRD Provinsi Bengkulu dalam dialog ini juga memastikan adanya dukungan politik yang kuat, khususnya dalam pengalokasian anggaran melalui APBD secara berkelanjutan.
“Bengkulu memiliki modal kuat, sumber daya alam, potensi energi terbarukan, serta visi politik yang jelas untuk menjadi motor penggerak pembangunan hijau,” pungkas Teguh.
