BENGKULU — KPK mengamankan lima pegawai BPK dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di Jakarta pada 9 dan 10 Juni 2026. Mereka diduga menerima suap terkait hasil pemeriksaan BPK terhadap sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, uang Rp500 juta yang disita merupakan bagian dari aliran dana yang diberikan pihak swasta kepada pejabat daerah. "Dari Rp500 juta yang diberikan dari pihak swasta (PT Millenium Solusi Abadi) kepada pihak di Pemkab ini, sebagian ada yang dibawa oleh pihak Pemkab Muara Enim yang kemarin dilakukan tangkap tangan, sebagian lagi untuk dugaan pemberian suap berkaitan dengan temuan BPK," ujar Budi di kantornya, Jakarta, Rabu (10/6).
Identitas kelima ASN BPK yang diamankan belum diumumkan. Mereka masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan.
Budi menambahkan, penyelidikan tertutup ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan. "Saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif dan siang tadi sudah dilakukan ekspose dan diputuskan atas penyelidikan tertutup ini diputuskan naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah," kata Budi.
Operasi ini merupakan rangkaian dari OTT yang dilakukan KPK pada 6-8 Juni 2026 di Jakarta dan Sumatera Selatan. Saat itu, KPK menangkap sepuluh orang terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi tahun anggaran 2025-2026 di Pemkab Muara Enim.
Dari sepuluh orang yang ditangkap, empat di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Muara Enim Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 Abi Nurwardani, orang kepercayaan bupati Adi Triyadi, dan pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi. Keempat tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 9 Juni hingga 28 Juni 2026. Sisanya masih berstatus sebagai saksi.
KPK berencana menggelar konferensi pers pada Kamis, 11 Juni 2026, untuk menyampaikan kronologi lengkap OTT dan konstruksi perkara. Pengembangan kasus ini menunjukkan adanya dugaan keterlibatan aparat pemeriksa dalam praktik suap yang melibatkan pejabat daerah dan pengusaha.