BENGKULU — Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi penyitaan dokumen yang diduga berkaitan langsung dengan proses pengadaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. "Dari kegiatan tersebut, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara," ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/6).
Empat Titik Penggeledahan dan Target Utama
Penyidik menggeledah kantor Bupati Muara Enim, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, rumah dinas bupati, serta rumah tersangka Abi Nurwardani. Abi diketahui menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim. Budi menegaskan langkah ini krusial untuk memperkuat konstruksi pembuktian perkara.
"Penggeledahan ini merupakan langkah penyidikan yang penting untuk melengkapi dan memperkuat konstruksi pembuktian perkara," katanya. KPK berkomitmen menelusuri secara menyeluruh aliran uang dan peran para pihak.
Kronologi OTT: Dari Bupati hingga Auditor BPK
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 7-8 Juni 2026. KPK menangkap sepuluh orang, terdiri dari lima orang di Jakarta dan lima lainnya di Sumatera Selatan. Bupati Edison menjadi salah satu yang diamankan dalam OTT ke-12 KPK sepanjang 2026 tersebut.
Pada 9 Juni, KPK menetapkan empat tersangka: Edison, Abi Nurwardani, Cory Erin Hardi (pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi), dan Adi Triyadi (keponakan Edison). Dua hari berselang, KPK kembali menetapkan lima tersangka baru dalam OTT lanjutan pada 10 Juni. Mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diduga menerima suap untuk mengondisikan hasil audit.
Lima Tersangka Baru dan Modus Pengondisian Audit
Pada 11 Juni 2026, KPK mengumumkan lima tersangka tambahan. Selain Edison dan Cory Erin Hardi, terdapat Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika, pihak swasta Augusz Dewanggara (mantan staf ahli anggota DPR RI yang kini menjabat di BPK), serta ASN BPK RI Titin Rita Lestari yang pernah menjabat Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
Mereka diduga terlibat dalam kasus dugaan suap untuk pengondisian audit BPK pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025. Total tersangka dalam pusaran kasus ini kini mencapai sembilan orang, menjadikannya salah satu operasi tangkap tangan terbesar KPK di tahun 2026.
