BENGKULU — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang mencapai lebih dari 30 persen dinilai akan berdampak langsung pada biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok di Bengkulu. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai pemerintah pusat harus bergerak cepat menyiapkan bantalan sosial agar daya beli warga tidak tergerus.
"Yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat yang terdampak tidak menanggung seluruh beban penyesuaian tersebut," kata Fakhrul dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Bansos Tunai Jadi Kunci Jaga Konsumsi Rumah Tangga
Fakhrul menekankan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) harus segera direalisasikan, menyasar kelompok rentan dan kelas menengah bawah yang paling terpukul oleh kenaikan biaya hidup. Menurutnya, pemerintah memiliki modal besar untuk menyalurkan bansos secara cepat dan akurat.
"Dengan memanfaatkan kemampuan teknologi seperti digitalisasi sistem pembayaran, integrasi data kependudukan, perbankan, serta perkembangan artificial intelligence, bantuan dapat disalurkan secara lebih cepat dan tepat sasaran," ujarnya.
Ia menambahkan, kecepatan implementasi menjadi faktor krusial. Penyaluran bansos idealnya dilakukan segera setelah kenaikan harga berlaku. Jika terlambat, dikhawatirkan terjadi penurunan konsumsi rumah tangga yang terlalu dalam dan memicu perlambatan ekonomi di daerah seperti Bengkulu.
Kenaikan Pertamax: Langkah Berat yang Tak Terhindarkan
Secara umum, Fakhrul menilai keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax merupakan langkah berat namun tidak bisa dihindari dalam kondisi fiskal saat ini. Pemerintah, lanjutnya, tengah menghadapi tekanan dari nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya impor energi, dan kebutuhan menjaga kestabilan fiskal.
Oleh sebab itu, kenaikan harga Pertamax perlu dipandang sebagai bagian dari proses penyesuaian fiskal yang lebih luas. Keberhasilan kebijakan ini, menurut Fakhrul, sangat bergantung pada keberanian pemerintah melakukan evaluasi dan reorganisasi terhadap berbagai program belanja negara.
Evaluasi Program MBG Demi Efisiensi Fiskal
Fakhrul secara khusus menyoroti pentingnya evaluasi dan reorganisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program ini perlu didesain ulang agar lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga ruang fiskal yang tercipta dari kenaikan harga BBM benar-benar bisa digunakan secara optimal untuk program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
"Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap ruang fiskal yang tercipta benar-benar dapat digunakan secara optimal, bukan justru habis untuk program yang kurang efisien," pungkasnya.
