BENGKULU — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kawasan industri merupakan penggerak utama perekonomian nasional di tengah upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ia menyebutkan, saat ini terdapat 129 kawasan industri yang tersebar di 24 provinsi dengan total luas lahan sekitar 170 ribu hektare. Kawasan tersebut menjadi lokasi bagi sekitar 10.400 perusahaan manufaktur.
"Kawasan industri menjadi penggerak bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan," ujar Airlangga dalam sambutan penutup Malam Syukuran 38 Tahun Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) yang dirangkaikan dengan RAKERNAS XXV HKI, dikutip Minggu (2/8).
Koridor Utara Jawa Hingga Peluang Investasi Data Center
Airlangga memaparkan pembangunan kawasan industri telah membentuk koridor ekonomi strategis, salah satunya North Java Corridor yang membentang dari Bekasi hingga kawasan timur Indonesia. Menurutnya, koridor tersebut seluruhnya terisi oleh kawasan industri yang terintegrasi dengan infrastruktur dan konektivitas.
Pemerintah tidak hanya berhenti pada pengembangan kawasan industri konvensional. Airlangga menyebut pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus didorong untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi baru. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan artifisial (AI) membuka peluang investasi baru, khususnya kebutuhan data center yang membutuhkan lahan, listrik, dan energi hijau.
"Kalau kita ketahui, mulai dari Bekasi sampai ke Timur Indonesia, kita telah membangun yang namanya North Java Corridor. Koridor Utara Jawa, itu seluruhnya diisi oleh kawasan industri," jelasnya.
Jepang Jadi Barometer: 70 Persen Perusahaan Raup Untung
Di tengah persaingan global, Airlangga menyebut Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat. Ia mengutip survei Japan External Trade Organization (JETRO) yang menunjukkan sekitar 70 persen perusahaan Jepang yang berinvestasi di Indonesia mencatatkan keuntungan, angka tertinggi dibandingkan negara lain. Kondisi ini dinilai menjadi modal untuk menarik investasi berkualitas.
Menurut Airlangga, sejumlah negara pesaing mulai menghadapi keterbatasan seperti biaya tenaga kerja yang tinggi dan lahan yang sempit. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Pemerintah juga telah mengantisipasi kebutuhan ekosistem digital melalui inisiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang mencakup pengembangan AI.
"Jadi Pemerintah berharap dengan adanya kawasan industri, ini tentu akan menjadi kawasan yang lebih tertata dan ekosistem akan lebih terjaga," tegasnya.
Debottlenecking Kebijakan dan Komitmen Investasi
Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menyatakan pelaku kawasan industri berkomitmen merealisasikan investasi di berbagai wilayah Indonesia. Namun, ia mengakui masih ada hambatan di lapangan yang membutuhkan dukungan pemerintah agar investasi yang masuk bisa segera terealisasi. Aspirasi tersebut dihimpun dalam RAKERNAS XXV untuk mendorong debottlenecking kebijakan.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan optimisme pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pelaku industri. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk soal kelistrikan dan penyediaan energi hijau.
"Sebagaimana pernyataan Bapak Menko, apa yang menjadi persoalan hari ini memang menjadi PR yang perlu diselesaikan, dan banyak negara juga menghadapi hal yang sama. Karena itu, Pemerintah akan terus melakukan debottlenecking kebijakan dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder agar dapat segera diatasi," imbuh Haryo.
