BENGKULU — Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, kembali menggulirkan wacana strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan pinjaman perbankan. Kebijakan ini bukan tanpa alasan, melainkan berpijak pada keberhasilan serupa yang pernah ia terapkan di tingkat kota.
Langkah ini diambil sebagai respons atas tantangan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang seringkali menjadi kendala dalam perbaikan jalan. Helmi menilai, menunggu ketersediaan dana murni tanpa inovasi pembiayaan hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di pelosok daerah.
Rekam Jejak Keberhasilan Pinjaman Bank BJB
Pengalaman saat menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu menjadi referensi utama dalam merancang kebijakan ini. Saat itu, Helmi mengambil langkah berani dengan memanfaatkan pinjaman dari Bank BJB untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan kota yang masif.
Meskipun kebijakan tersebut sempat menjadi pusat perhatian dan memicu diskusi publik, hasilnya terbukti positif. Seluruh kewajiban pinjaman berhasil dilunasi secara tepat waktu sebelum masa jabatannya berakhir, tanpa meninggalkan beban finansial bagi kepemimpinan berikutnya.
"Pengalaman itu membuktikan bahwa pinjaman, jika dikelola dengan baik dan tepat sasaran, bisa memberikan dampak besar bagi pembangunan daerah tanpa membebani keuangan jangka panjang," ujar Helmi.
Strategi Atasi Keterbatasan APBD Lewat Pembiayaan Kreatif
Helmi menegaskan bahwa rencana pemanfaatan pinjaman bukan sekadar upaya menambah utang daerah. Instrumen ini dipandang sebagai alat percepatan pembangunan yang terukur dan bertanggung jawab. Fokus utamanya tetap pada sektor infrastruktur, terutama peningkatan kualitas jalan yang menjadi urat nadi ekonomi.
Kualitas jalan yang baik diyakini mampu menekan biaya logistik dan mempermudah akses transportasi hasil bumi. Dengan skema pinjaman, proyek-proyek strategis yang seharusnya memakan waktu bertahun-tahun bisa diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat.
Kajian mendalam mengenai kemampuan fiskal daerah menjadi syarat mutlak sebelum kebijakan ini dieksekusi. Helmi memastikan setiap langkah pembiayaan akan melalui proyeksi pengembalian yang matang agar tidak mengganggu stabilitas keuangan provinsi di masa depan.
Jaminan Transparansi dan Pengawasan Ketat Fiskal
Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana pinjaman ini. Setiap rupiah yang dipinjam harus dikonversi menjadi aset infrastruktur yang nyata dan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Bengkulu.
Pengamat ekonomi daerah menilai strategi ini dapat menjadi solusi efektif jika disertai pengawasan ketat. Infrastruktur yang prima tidak hanya meningkatkan mobilitas, tetapi juga daya saing daerah dalam menarik investasi baru ke Provinsi Bengkulu.
Pemerintah provinsi kini tengah mematangkan koordinasi dengan lembaga keuangan terkait untuk memastikan skema ini berjalan sesuai regulasi. Langkah ini diharapkan menjadi terobosan dalam memutus rantai keterlambatan pembangunan infrastruktur di Bumi Rafflesia.
