BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak tinggal diam menunggu realisasi proyek kereta api yang telah lama dinantikan. Langkah konkret diambil dengan mengirimkan surat resmi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada pekan ini.
Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, R.A Denni, mengungkapkan bahwa isi surat tersebut adalah permohonan agar Kemenhub memfasilitasi pertemuan multipihak. Pertemuan ini diharapkan menjadi forum untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek pembangunan jalur kereta api di Bengkulu.
“Pemprov Bengkulu sudah menyurati Kementerian Perhubungan agar dapat memfasilitasi pertemuan dengan seluruh pihak yang berkaitan dengan rencana pembangunan kereta api di Bengkulu,” ujar Denni, Jumat (15/5/2026).
Dukungan Investor dan Perusahaan Batu Bara
Menurut Denni, komunikasi awal dengan pihak swasta sudah berjalan. Sejumlah investor dan perusahaan tambang batu bara disebut telah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama.
“Kami sudah melakukan komunikasi dan pertemuan dengan beberapa pihak swasta maupun perusahaan batu bara. Pada prinsipnya mereka mendukung dan siap bekerja sama karena keberadaan kereta api ini nantinya juga akan mendukung distribusi logistik dan hasil tambang di Bengkulu,” jelasnya.
Kehadiran jalur kereta api dinilai vital bagi Bengkulu. Selain untuk mobilitas warga, moda transportasi ini diyakini mampu menekan biaya logistik komoditas unggulan daerah, terutama batu bara yang selama ini sangat bergantung pada angkutan truk.
Kewenangan Pusat dan Skema Pembiayaan
Denni menegaskan bahwa pembangunan jalur kereta api merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, dukungan penuh dari kementerian terkait menjadi syarat mutlak agar pembahasan proyek tidak lagi berjalan di tempat.
“Karena pembangunan kereta api ini merupakan kewenangan pusat, maka Pemprov tentu membutuhkan dukungan penuh dari kementerian terkait agar proses pembahasannya bisa berjalan lebih konkret,” katanya.
Salah satu poin krusial yang akan dibahas dalam pertemuan nanti adalah skema pembiayaan. Di tengah kondisi fiskal negara yang ketat, pemerintah daerah ingin mencari formulasi terbaik agar proyek tetap feasible.
“Nanti akan dibahas apakah pembangunannya sepenuhnya dilakukan pemerintah pusat atau menggunakan skema kerja sama dengan pihak swasta. Apalagi di tengah kondisi keuangan negara saat ini, tentu diperlukan formulasi terbaik agar proyek ini tetap bisa berjalan,” pungkas Denni.
Mengapa Proyek Ini Mendesak?
Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang belum memiliki jalur kereta api aktif. Ketiadaan infrastruktur ini menjadi salah satu hambatan utama dalam mendistribusikan hasil bumi, terutama batu bara dari wilayah hinterland ke pelabuhan utama.
Dengan adanya rel kereta api, biaya logistik diproyeksikan turun drastis. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di pesisir barat Sumatera.
Langkah Pemprov Bengkulu menyurati Kemenhub menjadi sinyal keseriusan setelah bertahun-tahun wacana ini hanya menjadi catatan kaki dalam dokumen perencanaan daerah. Kini, bola ada di tangan pemerintah pusat dan para investor untuk menindaklanjuti.
