BENGKULU — Gangguan pada jaringan transmisi 275 kV di Jambi membuat delapan provinsi—Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, dan Lampung—gelap gulita lebih dari sehari. PT PLN menyebut insiden ini akibat terganggunya saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) di wilayah tersebut.
Kejadian ini bukan yang pertama. Pada 4 Juni 2024, blackout serupa terjadi akibat kerusakan di jalur transmisi Lubuk Linggau–Lahat. Pola gangguan yang berulang ini menunjukkan sistem kelistrikan terpusat yang mengandalkan energi fosil sangat rentan terhadap satu titik kegagalan.
Empat Warga Tewas Akibat Genset di Dalam Ruangan
Korban jiwa paling banyak dilaporkan dari Sumatera Barat. Di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dua pelajar ditemukan tewas akibat menghirup asap genset yang dinyalakan saat listrik padam. Di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dua karyawan toko aksesoris ponsel juga meninggal dengan penyebab serupa.
Kematian akibat genset di ruang tertutup menjadi risiko yang kerap terulang setiap kali blackout panjang terjadi. Minimnya sosialisasi dan akses terhadap genset yang aman memperparah dampak langsung bagi warga.
Kerugian Ekonomi Capai Rp 2 Triliun di Sumsel Saja
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumatera Selatan mencatat kerugian dunia usaha akibat blackout ini mencapai Rp 2 triliun. Angka itu baru dari satu provinsi, belum termasuk kerugian di tujuh provinsi lain yang lumpuh bersamaan.
Pabrik berhenti beroperasi, mesin pendingin mati, hotel kehilangan tamu, dan ATM lumpuh total. Pelaku usaha sektor industri dan jasa menjadi pihak yang paling terpukul karena produktivitas anjlok drastis dalam hitungan jam.
Surplus Daya 120 Persen di Bengkulu, Tapi Tetap Gelap
Ironisnya, pemadaman terjadi di tengah kelebihan pasokan listrik. Data PT PLN menunjukkan Bengkulu surplus daya 120 persen, Sumatera Selatan 104 persen, Sumatera Utara 60 persen, Aceh 44 persen, dan Sumatera Barat 40 persen. Namun, karena sistem terpusat, gangguan di satu titik transmisi melumpuhkan seluruh kawasan.
Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) menilai kondisi ini membuktikan bahwa sistem kelistrikan yang bergantung pada pembangkit fosil skala besar dan jaringan transmisi tunggal sangat rapuh.
STuEB Desak Desentralisasi: Energi Bersih Berbasis Potensi Daerah
Aliansi organisasi masyarakat sipil yang konsen pada isu energi ini mendesak pemerintah segera menerapkan desentralisasi sistem kelistrikan. Dengan sistem berbasis energi bersih, gangguan di satu wilayah tidak akan merembet ke daerah lain.
“Ketergantungan terhadap sistem energi terpusat hanya akan memperbesar risiko krisis di masa depan, sementara masyarakat di akar rumput terus menjadi pihak yang paling terdampak,” kata Syukur Tadu, anggota STuEB dari Apel Green Aceh.
Ia menambahkan, potensi mikrohidro di kawasan pegunungan dan energi surya di wilayah pesisir Sumatera bisa menjadi solusi jangka panjang yang lebih adil dan berkelanjutan.
Konsolidator STuEB, Ali Akbar dari Kanopi Hijau Indonesia, menuding PT PLN mempertahankan sistem terpusat demi kepentingan kontrol politik dan ekonomi. “Sebagai kebutuhan vital, listrik seharusnya dikelola dengan sistem yang tahan terhadap gangguan, bukan yang justru membuat rakyat makin rentan,” ujarnya.
STuEB juga mendesak PT PLN bertanggung jawab penuh mengganti seluruh kerugian ekonomi rakyat Sumatera, terutama karena kejadian ini telah menimbulkan korban jiwa.
