JAKARTA — Elisa Ermasari menilai persoalan data desil yang dikeluhkan masyarakat Bengkulu berdampak langsung pada ketepatan penyaluran bansos. Karena itu ia membawa tiga usulan konkret kepada Badan Pusat Statistik RI dalam rapat kerja di Senayan.
Usulan pertama, BPS diminta melibatkan pemerintah desa, kelurahan, hingga RT/RW dalam proses pendataan. Menurut Elisa, unsur pemerintahan di tingkat bawah memegang informasi langsung soal kondisi sosial ekonomi warga.
Usulan kedua, proses perubahan status desil dipercepat. Pemutakhiran yang saat ini berjalan setiap tiga bulan diusulkan bisa dilakukan setiap bulan agar penyaluran bantuan menyesuaikan kondisi terbaru warga.
Usulan ketiga, BPS memperluas sosialisasi mekanisme dan persyaratan pengajuan perubahan desil sampai tingkat desa dan kelurahan. Elisa menyebut masih ada masyarakat yang belum tahu cara mengajukan perubahan data tersebut.
Mengapa Data Desil Menentukan Nasib Penerima Bansos
Desil adalah pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dipakai sebagai rujukan penyaluran bantuan sosial. Kesalahan status desil membuat warga yang berhak justru tak masuk daftar penerima, sementara yang tidak berhak tetap menerima.
Elisa meminta Kementerian Sosial dan BPS membahas persoalan perubahan desil secara bersama-sama. Menurutnya, penyelesaian masalah data diperlukan agar proses penyaluran bansos tidak terkendala.
Sekolah Rakyat Mukomuko: Percepatan Pembangunan dan Tambahan Kuota
Di forum yang sama, Elisa meminta percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mukomuko. Ia sekaligus mengusulkan penambahan kuota untuk jenjang SMP dan SMA.
Permintaan itu disertai pertanyaan soal keberlanjutan pendidikan lulusan Sekolah Rakyat. Elisa mempertanyakan apakah anak-anak lulusan SR akan mendapat dukungan Kartu Indonesia Pintar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Dorong Anak Panti dan Keluarga Desil 1-2 Masuk Sekolah Rakyat
Elisa mendorong Kemensos memperkuat kerja sama dengan panti asuhan. Anak-anak panti yang telah memasuki usia sekolah dasar diusulkan diprioritaskan mendapat akses ke Sekolah Rakyat sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga meminta Kemensos memperluas sosialisasi kepada keluarga prasejahtera, khususnya kategori desil 1 dan 2, agar mengetahui akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
"Bansos dan akses pendidikan harus benar-benar sampai kepada yang berhak. Ini soal keadilan bagi masyarakat di daerah," tegas Elisa.
Rapat kerja tersebut menjadi forum bagi Elisa untuk menyampaikan persoalan yang menurutnya berkaitan dengan akurasi data penerima bansos serta akses pendidikan bagi masyarakat Bengkulu.
