BENGKULU — Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan marketplace khusus pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026. Sistem ini mengadopsi mekanisme SIPLah untuk memperketat transparansi transaksi, perpajakan, dan asal pemasok. Enam komoditas masuk tahap awal, dengan aturan pembelian diprioritaskan dari wilayah setempat.
Kepala BGN Sudaryono menyatakan platform tersebut dirancang agar pemerintah bisa melacak pemasok, harga barang, transaksi, hingga aspek perpajakan setiap pembelian bahan baku. Sistem ini mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini dipakai untuk pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya," ujar Sudaryono dalam keterangannya melalui akun Instagramnya, Sabtu (12/9).
Enam Komoditas Masuk Tahap Awal
Pada fase pertama, ada enam komoditas yang akan masuk ke dalam sistem marketplace:
- Daging sapi atau kerbau
- Daging ayam
- Telur
- Beras
- Minyak goreng
- Susu
Pemilihan komoditas tersebut menyesuaikan kebutuhan harian dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Keenamnya merupakan bahan baku utama yang volumenya paling besar dalam operasional program.
Verified Seller dan Peran Asosiasi
BGN menerapkan mekanisme verified seller dalam marketplace. Pemasok bahan baku MBG tidak bisa berasal dari sembarang pihak. Verifikasi dilakukan melalui asosiasi yang menaungi masing-masing komoditas.
"Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu," jelas Sudaryono.
Skema ini menempatkan asosiasi sebagai penyaring pertama sebelum pemasok bisa bertransaksi di platform. Pemerintah berharap rantai pasok menjadi lebih pendek dan akuntabel.
Aturan Beli dari Wilayah Sendiri
BGN tengah menyusun mekanisme agar pengadaan bahan baku sebisa mungkin dilakukan dari wilayah setempat. Dapur MBG di suatu daerah diarahkan membeli komoditas dari kabupaten atau kota yang sama.
Sudaryono mencontohkan pengadaan telur untuk dapur MBG di Mojokerto. Selama stok tersedia, kebutuhan telur akan diprioritaskan dari Mojokerto.
"Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya enggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang," tuturnya.
Aturan ini bertujuan memperpendek rantai distribusi sekaligus memastikan perputaran uang program MBG berputar di ekonomi daerah, bukan mengalir ke pemasok luar wilayah.
Dampak Ekonomi Jadi Indikator Program
Sudaryono menegaskan program MBG sejak awal tidak hanya menyasar perbaikan gizi penerima manfaat. Pemerintah juga menginginkan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
"Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan," katanya.
"Karena impact yang diinginkan oleh program MBG itu dua (itu)," tandas pria yang akrab disapa Mas Dar.
Bagi pelaku usaha pangan daerah, marketplace ini membuka peluang menjadi pemasok resmi selama terdaftar di asosiasi komoditas terkait. Koperasi, peternak, dan produsen lokal di daerah yang memiliki dapur MBG berpotensi mendapat akses pasar yang lebih terstruktur dibanding pengadaan manual.
Sejumlah tantangan tetap mengintai, terutama kesiapan pasokan di daerah dengan produksi terbatas. Aturan "tidak boleh beli dari luar kabupaten" hanya bisa berjalan jika stok lokal mencukupi sepanjang tahun. BGN menyiapkan klausul pengecualian berupa izin pembelian lintas wilayah ketika pasokan setempat kosong.
