BENGKULU — Langkah strategis untuk memperkuat sinergi antar lembaga di Bengkulu kembali digelar. Kepala Kanwil DJPb Bengkulu beserta rombongan mengawali rangkaian kunjungan dengan menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Heri Jerman, pada Selasa (10/5). Pertemuan ini menjadi ajang untuk merumuskan program bersama yang berfokus pada percepatan dan perluasan pemulihan ekonomi pasca-Lebaran.
Kolaborasi Lintas Instansi untuk Pemulihan Ekonomi
Dalam pertemuan di Kejati Bengkulu, kedua pihak membahas rencana konkret program pemulihan ekonomi yang menyasar berbagai sektor di provinsi tersebut. Suasana silaturahmi Idul Fitri 1443 Hijriah turut mewarnai diskusi, menciptakan suasana yang lebih cair untuk membahas isu-isu strategis ke depan.
“Kami ingin memastikan program pemulihan ekonomi berjalan tepat sasaran. Sinergi dengan Kejati sangat penting untuk aspek pengawasan dan kepastian hukum,” ujar Kepala Kanwil DJPb Bengkulu dalam kesempatan tersebut.
Fokus pada Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel
Kunjungan dilanjutkan ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Kedatangan rombongan DJPb disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, Iskandar Novianto. Diskusi berfokus pada program desa binaan serta rencana sosialisasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Aplikasi Siskeudes menjadi sorotan utama. DJPb dan BPKP sepakat untuk menyosialisasikan penggunaannya secara lebih masif kepada para insan perbendaharaan di tingkat provinsi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Bengkulu.
Target: Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Rangkaian kunjungan kerja ini bukan sekadar seremoni. DJPb menargetkan terjalinnya hubungan yang lebih erat antar unit vertikal di Bengkulu. Melalui sinergi ini, diharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara lebih efektif.
Dengan menggandeng Kejati untuk aspek hukum dan BPKP untuk pengawasan keuangan, DJPb optimistis program pemulihan ekonomi daerah bisa berjalan lebih terintegrasi. Kolaborasi ini menjadi model pengawasan yang diharapkan bisa ditiru oleh daerah lain di Indonesia.
