BENGKULU — Selama ini, publik mungkin hanya melihat BUMN sebagai entitas yang berjalan sendiri-sendiri. Dony Oskaria membantah anggapan itu. Dalam acara Jogja Financial Festival di Yogyakarta, Sabtu (23/5/2026), ia membeberkan bahwa Kementerian BUMN sejatinya bukan pemilik perusahaan negara, melainkan hanya pemegang kuasa kelola.
"Akibat pengelolaan yang tidak terintegrasi, banyak BUMN kita menghadapi permasalahan dan tidak bisa dibantu, tidak bisa diselamatkan," ujar mantan Wakil Menteri BUMN itu.
Dari BUMN Sakit hingga Lahirnya Danantara
Dony mencontohkan nasib PT INTI di Bandung yang dulu sangat terkenal, kini terancam ditutup. Begitu pula Jakarta Lloyd dan Krakatau Steel yang pernah berjaya, satu per satu tumbang. Masalahnya, tidak ada mekanisme yang memungkinkan laba BUMN sehat menolong BUMN sakit.
"Labanya Pak Hery (Direktur Utama BRI) di BRI, labanya Pak Anggoro (Direktur Utama BSI), Pak Nixon (Direktur Utama BTN) tidak bisa dipergunakan untuk membantu perusahaan yang lainnya," jelas Dony.
Ketiadaan skema gotong royong inilah yang mendorong lahirnya Danantara Indonesia, Sovereign Wealth Fund (SWF) pertama yang berbasis BUMN. Dony menekankan, hampir semua negara maju memiliki SWF untuk mempercepat pembangunan. Kelebihan pendapatan negara diinvestasikan melalui lembaga ini.
BRI, PLN, dan Pertamina Kini Satu Holding
Perbedaan Danantara dengan SWF negara lain terletak pada basisnya. Indonesia membangun SWF dari konsolidasi BUMN-BUMN besar. Konsekuensinya, BRI, PLN, Pertamina, Telkom, dan BSI kini berada di bawah satu atap holding company.
"Dengan satu holding company, mudah bagi kita untuk melakukan proses penyehatan perusahaan-perusahaan kita," kata Dony.
Artinya, keuntungan yang diraup BUMN raksasa bisa langsung disuntikkan ke BUMN yang sedang kolaps. Mekanisme ini sebelumnya tidak mungkin dilakukan karena setiap perusahaan memiliki laporan keuangan dan pemegang saham yang terpisah.
Langkah ini menjadi angin segar bagi BUMN yang selama ini kesulitan mendapatkan suntikan modal. Dengan adanya Danantara, proses restrukturisasi diharapkan berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu anggaran negara.
