BENGKULU — Tekanan nilai tukar rupiah yang menembus Rp 17.880 per dolar AS pada Jumat (29/5/2026) tidak serta-merta membuat pemerintah panik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan stok BBM nasional, baik subsidi maupun nonsubsidi, masih sangat mencukupi.
“Kalau untuk ketersediaan BBM, ini kan kita ada indikator ketersediaan cadangan operasional minimal. Cadangan yang ada saat ini jauh di atas cadangan minimal,” ujar Yuliot di Sekretariat Kementerian ESDM, Jakarta.
Stok Pertalite dan Solar Aman, Pasokan Pertamax Juga Terjaga
Menurut Yuliot, seluruh jenis BBM yang beredar di Indonesia saat ini dalam kondisi aman. Untuk segmen subsidi, stok Pertalite dan Solar CN48 disebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Solar CN51 juga dipastikan memiliki pasokan yang memadai.
Pernyataan ini keluar di tengah kekhawatiran publik bahwa pelemahan rupiah bisa memicu kenaikan harga BBM. Namun, pemerintah mengklaim sudah menyiapkan langkah mitigasi agar harga BBM subsidi tidak ikut naik.
Perpres Baru Jadi Tameng, Produksi Dalam Negeri Diprioritaskan
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan minyak mentah (crude), BBM jadi, dan LPG. Beleid ini menjadi instrumen utama menjaga ketahanan energi di tengah gejolak kurs.
“Jadi untuk kenaikan harga BBM yang untuk subsidi, ini kan sudah disampaikan, ini menurut perhitungan kita kan ada produksi dalam negeri yang kita dorong untuk peningkatan. Kilang di dalam negeri pun itu juga kita sudah siapkan,” sebut Yuliot.
Dalam aturan baru tersebut, crude dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang sebelumnya diekspor kini bisa diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Harganya pun mengacu pada Indonesian Crude Price (ICP) yang dinilai tetap menguntungkan bagi KKKS. “Kalau ada komitmen ekspor yang dari perusahaan KKKS itu bisa dipasarkan di dalam negeri dan harganya itu sesuai dengan harga ICP,” jelasnya.
Impor Tetap Dibuka, Pertamina Jadi Garda Depan
Meski menggenjot pasokan domestik, pemerintah tidak menutup keran impor. Perpres tersebut tetap memberi ruang bagi BUMN seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga untuk mendatangkan BBM dari luar negeri jika diperlukan.
“Yang berasal dari impor ini bisa dilaksanakan oleh BUMN seperti yang sudah berjalan selama ini oleh Pertamina dan juga Pertamina Patra Niaga,” kata Yuliot.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin mengambil risiko. Dengan dua jalur pasokan—domestik dan impor—ketahanan energi nasional diharapkan tetap terjaga meski rupiah terus bergerak di zona merah. Bagi konsumen di SPBU, setidaknya hingga saat ini, tidak ada perubahan harga maupun kelangkaan yang perlu dikhawatirkan.
