MUKOMUKO — Bupati Mukomuko Choirul Huda memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menolak campur tangan negara lain dalam penentuan harga minyak kelapa sawit Indonesia. Sikap ini dinilai sejalan dengan kepentingan petani sawit di daerah yang selama ini menjadi produsen utama.
“Pernyataan Presiden ini mewakili suara kami di daerah. Kabupaten Mukomuko salah satu sentra sawit di Bengkulu. Selama ini petani kita yang kerja keras, tapi harga ditentukan pasar luar. Ini jelas tidak adil,” ujar Choirul Huda, Kamis (21/5/2026).
Pernyataan Presiden Prabowo disampaikan saat pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin harga komoditas sawit Indonesia terus ditentukan oleh negara lain, meski Indonesia merupakan produsen dan pengekspor sawit terbesar di dunia.
Devisa Rp 391 Triliun Belum Sepenuhnya Dinikmati Petani
Bupati Choirul Huda menyoroti masih adanya kesenjangan antara nilai ekspor dan kesejahteraan petani di tingkat bawah. Ia menyebut devisa ekspor sawit tahun 2025 yang mencapai Rp 391 triliun belum sepenuhnya dirasakan oleh petani.
“Harga TBS di tingkat petani sering jatuh saat panen raya. Sementara CPO kita diekspor besar-besaran. Sudah saatnya Indonesia berdaulat menentukan harga sendiri,” tegasnya.
Pemkab Siap Dukung Hilirisasi dan Kedaulatan Harga
Pemerintah Kabupaten Mukomuko menyatakan kesiapan mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk memperkuat hilirisasi dan kedaulatan harga sawit. Choirul Huda menekankan bahwa pengolahan di dalam negeri menjadi kunci utama.
“Kalau luar negeri tidak mau beli dengan harga kita, kita olah di dalam negeri. Kita dorong industri turunan, biodiesel, minyak goreng. Petani tetap untung, negara tetap kuat,” ujarnya.
Awas Permainan Harga oleh Tengkulak dan Korporasi
Bupati juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Kementerian Perdagangan untuk mengawasi tata niaga sawit di daerah. Hal ini penting agar tidak ada permainan harga oleh tengkulak atau korporasi besar yang merugikan petani.
