BENGKULU — Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan RI, dr. Indri Yogyaswari, mengatakan capaian itu didorong kebijakan pemberian satu dosis vaksin HPV bagi anak perempuan usia 11 tahun. Kebijakan ini mulai diterapkan secara nasional sejak 2023, setelah melalui uji coba di DKI Jakarta pada 2016.
Pemerintah berencana memperluas cakupan vaksinasi mulai 2026. Sasaran berikutnya adalah anak laki-laki secara bertahap: tahap awal di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali, lalu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten pada 2027, serta Jawa Timur pada 2028.
"Pemerintah juga akan memperluas kelompok usia sasaran vaksinasi bagi perempuan," ujar Indri dalam webinar bertajuk Closing the Gap on HPV, Rabu (22/7/2026).
Bio Farma Siapkan Vaksin dan Alat Deteksi Dini
PT Bio Farma (Persero) menyatakan dukungan penuh terhadap program eliminasi kanker serviks. Direktur Komersial Bio Farma Fitri Puspadewi mengatakan perusahaan telah menyiapkan vaksin HPV Nusagard dan alat deteksi dini CerviScan.
Nusagard memberikan perlindungan terhadap HPV tipe 6, 11, 16, dan 18 yang berkaitan dengan berbagai penyakit, termasuk kanker serviks. "Selain itu, CerviScan mendukung deteksi dini infeksi HPV sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan lebih cepat," ujar Fitri.
Webinar yang diikuti sekitar 500 dokter umum dan tenaga kesehatan dari berbagai daerah digelar untuk memperkuat pemahaman tentang pencegahan infeksi HPV, perluasan vaksinasi, serta penanganan stigma di masyarakat.
Tantangan Literasi dan Beban Kanker Serviks
Meski target nasional terlampaui, Indri menilai tantangan berikutnya adalah meningkatkan literasi masyarakat mengenai vaksin HPV. Masih banyak informasi keliru yang beredar, sehingga tenaga kesehatan berperan penting dalam edukasi berbasis bukti ilmiah.
Spesialis Obstetri dan Ginekologi dr. Tofan Widya Utami menambahkan, Indonesia masih menjadi negara dengan beban kanker serviks tinggi di Asia Tenggara. "Vaksinasi HPV menjadi strategi paling efektif untuk menekan kasus baru, terlebih dengan tersedianya vaksin kuadrivalen produksi dalam negeri," katanya.
Pengembangan vaksin dan alat kesehatan dalam negeri dinilai memperkuat kemandirian sektor kesehatan nasional. Selain mendukung keberlanjutan program imunisasi, peningkatan kapasitas produksi domestik diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
