Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Bengkulu Utara, pada Juni 2026 jumlah usulan baru masih 396 KK. Sebulan kemudian, angka itu melonjak lebih dari tiga kali lipat menjadi 1.379 KK. Peningkatan ini terjadi di seluruh 19 kecamatan, menandakan kesadaran pemerintah desa dan warga dalam menjaga validitas data penerima bantuan semakin tinggi.
Musdes dan Muskel Jadi Filter Data
Setiap usulan pemutakhiran tidak langsung masuk ke DTSEN. Sebelum diverifikasi, data terlebih dahulu melalui musyawarah desa (Musdes) atau musyawarah kelurahan (Muskel). Tahapan ini menjadi pintu awal untuk memastikan perubahan kondisi sosial ekonomi warga terakomodasi dalam basis data nasional.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Affrianto, mengatakan bahwa musyawarah desa dan kelurahan menjadi tahapan penting karena di sanalah dilakukan pengecekan langsung terhadap kondisi warga.
"Musyawarah desa dan kelurahan menjadi tahapan penting karena di sanalah dilakukan pengecekan langsung terhadap kondisi warga. Dengan cara itu, data yang diusulkan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Affrianto.
Validitas Data Kunci Penyaluran Bansos
Affrianto menekankan bahwa validitas data merupakan faktor utama dalam penyaluran bantuan sosial. Tanpa data akurat, potensi salah sasaran semakin besar. Data DTSEN digunakan untuk program seperti PKH, BPNT, dan perlindungan sosial lainnya.
"Data yang akurat merupakan kunci utama penyaluran bantuan sosial. Karena itu, kami terus mendorong pemerintah desa dan kelurahan untuk aktif melakukan verifikasi dan mengusulkan pembaruan data sesuai kondisi masyarakat saat ini," katanya.
DTSEN Jadi Acuan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Ia menambahkan, DTSEN tidak hanya untuk bansos, tetapi juga menjadi basis data pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kualitas data harus terus dijaga agar setiap program tepat sasaran.
Dinas Sosial Bengkulu Utara berharap proses pemutakhiran data terus berjalan berkala dengan dukungan desa, kelurahan, dan partisipasi masyarakat. Dengan basis data yang akurat, penyaluran bansos diharapkan semakin tepat dan percepatan pengentasan kemiskinan di kabupaten ini dapat tercapai.
