BENGKULU — Persoalan akses pendidikan menjadi keluhan utama warga Dapil III saat Anggota DPRD Kota Bengkulu Kharisma Dwi Saputra menggelar reses di kediamannya, Minggu (2/8). Selain itu, dugaan pencemaran lingkungan dan infrastruktur yang belum memadai juga mendominasi diskusi dengan konstituen.
Kharisma menjelaskan, aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SD dan SMP dinilai memberatkan keluarga yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah tujuan. Ketentuan domisili menjadi penghalang utama, terutama bagi pendatang yang belum genap tiga tahun menetap di Kota Bengkulu.
"Banyak warga mengeluhkan jarak sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka, terutama bagi yang tidak memenuhi ketentuan domisili. Bahkan, ada warga yang belum tiga tahun berdomisili di Kota Bengkulu sehingga mengalami kesulitan memperoleh sekolah yang dekat dengan rumah," ujarnya.
Daya Tampung Sekolah Negeri Kian Menyempit
Kondisi ini diperparah dengan menipisnya kuota di sekolah negeri. Kharisma mencontohkan, SMP Negeri 24 yang tahun lalu masih menerima siswa kini dilaporkan sudah penuh, memaksa orang tua mencari alternatif di lokasi yang lebih jauh.
"Kami menerima informasi bahwa sekolah-sekolah yang sebelumnya masih memiliki daya tampung kini sudah penuh. Misalnya, SMP Negeri 24 yang pada tahun lalu masih memiliki kuota, sekarang juga sudah penuh," kata politikus Golkar tersebut.
Ia menilai opsi yang diberikan dinas terkait belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat akan sekolah yang dekat dan terjangkau.
Warga Keluhkan Air Sumur Tercemar di Sekitar Kawasan Industri
Isu lingkungan juga menjadi sorotan. Warga melaporkan dugaan pencemaran yang berasal dari kawasan Gudang Garam, yang berdampak pada kualitas air sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Kekhawatiran ini akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan.
"Kami akan meminta rekan-rekan di Komisi II untuk meninjau langsung lokasi agar permasalahan ini dapat diketahui secara jelas. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari langkah penyelesaian yang tepat," ungkap Kharisma.
Jalan Lingkungan dan Fasilitas Umum Masuk Daftar Prioritas
Di sektor infrastruktur, warga menyampaikan keluhan soal kondisi fasilitas lingkungan yang dinilai masih kurang mendapat perhatian pemerintah daerah. Aspirasi ini mencakup kebutuhan perbaikan jalan dan penerangan di sejumlah titik di Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu.
Seluruh masukan yang terkumpul selama reses akan dibawa ke tingkat DPRD Kota Bengkulu untuk dibahas lebih lanjut. Kharisma memastikan setiap temuan akan diteruskan ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
"Kami berkomitmen mengawal setiap aspirasi masyarakat. Baik persoalan pendidikan, lingkungan maupun infrastruktur akan kami sampaikan kepada dinas terkait agar dapat segera ditindaklanjuti," tutup Kharisma.
