BENGKULU — Pelantikan pengurus baru ini berlangsung di Kota Bengkulu dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi serta Sekretaris Jenderal BPP HIPKA, Drs. Apt. Ahmad Muntaha, M.M. Kehadiran Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata dan Bupati Bengkulu Tengah Drs. Rachmat Riyanto menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap ekosistem bisnis yang tengah dibangun organisasi tersebut.
Ketua DPW HIPKA Bengkulu, Roni Desa, S.Sos., M.M., menyebut pelantikan ini bukan sekadar seremonial. Ia secara terbuka mengkritik budaya organisasi kemahasiswaan yang selama ini mengarahkan kader setelah lulus untuk berpolitik.
"Selama ini patron adik-adik alumni setelah lulus adalah berpolitik. Hari ini HIPKA hadir sebagai rumah bersama yang diisi senior-senior pengusaha," tegas Roni dalam sambutannya, kemarin.
Bank Bengkulu dan BTN Jadi Mitra Strategis Pembiayaan UMKM
Penandatanganan MoU dengan Direktur Bank Bengkulu, Iswahyudi, dan pihak BTN menjadi poin krusial dalam acara tersebut. Skema kemitraan ini dirancang untuk mempermudah akses permodalan bagi para pengusaha muda binaan HIPKA di wilayah Kota Bengkulu dan Bengkulu Utara.
Roni menambahkan, wadah ini harus dimanfaatkan untuk mendorong percepatan ekonomi di daerah. Ia berharap kolaborasi dengan perbankan mampu menjembatani para alumni yang memiliki usaha tetapi terkendala akses pembiayaan formal.
Wali Kota Dedy Wahyudi: Saatnya Alumni HMI Sukses di Bisnis
Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menyambut hangat terbentuknya kepengurusan baru ini. Ia menilai HIPKA menjadi wadah penting bagi para alumni untuk saling menyokong dan membangun jejaring bisnis yang kuat.
"Kita berhimpun di organisasi ini agar para alumni saling support. Ke depan, harapannya lahir tokoh-tokoh pengusaha baru untuk masyarakat. Jika dari jalur politik sudah banyak yang sukses, kini saatnya sukses juga sebagai pengusaha," tutur Dedy.
Sekjen BPP HIPKA: Legalitas Usaha Jadi Syarat Mutlak Kader
Sekretaris Jenderal BPP HIPKA, Drs. Apt. Ahmad Muntaha, M.M., menekankan bahwa kader HIPKA tidak boleh lagi sekadar menjadi pengurus organisasi. Mereka wajib berstatus sebagai pelaku usaha riil yang memiliki legalitas lengkap seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP.
"Semakin banyak pengusaha, semakin banyak umat Islam yang terentaskan dari kemiskinan. Karena itu, budaya berwirausaha harus terus dibangun melalui peningkatan kompetensi, strategi bisnis, kepemimpinan, dan yang paling utama adalah inovasi produk," papar Ahmad Muntaha.
Ia menilai kontribusi nyata bagi daerah hanya bisa diukur ketika para pengusaha tersebut mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor usaha formal.
Target HIPKA Bengkulu: Cetak Wirausaha Baru yang Berdaya Saing
Dengan dukungan penuh dari pemerintah kota dan kabupaten, DPW HIPKA Bengkulu menargetkan lahirnya generasi baru pengusaha muslim yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga berdampak sosial bagi masyarakat sekitar. Kerja sama dengan perbankan dinilai menjadi langkah awal yang strategis untuk membangun ekosistem bisnis alumni HMI yang berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
