Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta seluruh jajaran, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga TNI dan Polri, memperkuat sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Instruksi ini disampaikan Sjafrie saat meninjau langsung lokasi bencana karhutla di Provinsi Riau pada Sabtu (22/8). Pemerintah saat ini memfokuskan penanganan pada enam provinsi yang dinilai paling rawan kebakaran.
BENGKULU — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk mengendalikan titik-titik kebakaran hutan dan lahan yang tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat mengunjungi lokasi bencana di Riau, Sabtu (22/8), seperti dikutip dari keterangan akun Instagram resminya, @sjafriesjamsoefdin, Minggu.
Sjafrie menegaskan bahwa pengendalian karhutla tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya menjadi kunci utama untuk mencegah meluasnya dampak kebakaran dan melindungi keselamatan masyarakat.
"Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri serta seluruh unsur terkait harus terus diperkuat untuk mengendalikan titik-titik kebakaran, mencegah meluasnya dampak dan melindungi keselamatan masyarakat," ujar Sjafrie dalam keterangannya.
Peta Penanganan untuk Hindari Tumpang Tindih Tugas
Menurut Sjafrie, dengan koordinasi yang matang antar-instansi, proses pemadaman dapat dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Ia meminta setiap instansi memiliki peta penanganan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas di lapangan.
Dengan adanya pembagian peran yang sistematis, kerja antar-instansi diharapkan bisa berjalan efektif dan membuahkan hasil yang maksimal. Seluruh sumber daya yang tersedia pun harus dioptimalkan untuk menjaga keselamatan rakyat, kelestarian lingkungan, serta keamanan wilayah.
Enam Provinsi Rawan Karhutla Jadi Prioritas
Pemerintah pusat saat ini memfokuskan upaya pemadaman di enam provinsi yang memiliki kawasan lahan gambut luas dan rentan terbakar saat musim kemarau. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menyebut provinsi-provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau," kata Djamari dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/8).
Kondisi kering akibat musim kemarau yang diperparah oleh fenomena El Niño menjadi pemicu utama tingginya potensi kebakaran di wilayah-wilayah tersebut. Selain di enam provinsi prioritas, kebakaran juga terjadi di sejumlah kawasan lain, antara lain Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat.
43 Helikopter Dikerahkan untuk Pemadaman Udara
Untuk mempercepat proses pemadaman, pemerintah telah mengerahkan armada udara yang signifikan. Sekitar 43 helikopter dikerahkan untuk melakukan pengeboman air dari udara di berbagai wilayah terdampak, ditambah dengan 10 hingga 15 pesawat fixed-wing sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain serangan udara, penanganan juga dilakukan dari darat dengan menggunakan tangki fleksibel sebagai tempat penampungan air sementara. Fasilitas ini disiapkan untuk mendukung petugas di lapangan dalam memadamkan api yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran.
Djamari menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan seluruh proses penanganan kebakaran berjalan secara terpadu dan efektif di semua lini.
