Pencarian

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Buka Suara soal Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di 10 Kabupaten Kota

Jumat, 21 Agustus 2026 • 18:08:31 WIB
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Buka Suara soal Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di 10 Kabupaten Kota
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan pemerataan pembangunan infrastruktur di 10 kabupaten/kota tidak diartikan sebagai pembagian anggaran yang sama besar.

BENGKULU — Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dipastikan mendapat porsi pembangunan infrastruktur. Gubernur Helmi Hasan menegaskan hal itu di Bengkulu, Kamis, sebagai jawaban atas kekhawatiran sejumlah daerah yang menerima alokasi anggaran lebih kecil.

Menurut Helmi, pemerataan tidak diartikan sebagai pembagian anggaran dengan nilai yang sama besar. Skala prioritas dan kebutuhan penanganan di lapangan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran alokasi untuk tiap daerah.

Peran Dinas PUPR Menentukan Titik Prioritas

Gubernur mengaku tidak serta-merta menunjuk lokasi proyek. Keputusan soal titik mana yang harus dikerjakan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada Dinas PUPR sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.

"Tentu kita harus bisa mempercayai OPD teknis PU untuk menentukan titik mana yang prioritas, karena gubernur tidak bisa langsung menentukan A,B,C,D, memang kebijakan anggarannya di gubernur, tapi yang lebih memahami teknisnya PUPR," kata Helmi.

Helmi mencontohkan, jika ada kabupaten memperoleh anggaran hingga ratusan miliar sementara daerah lain di bawah itu, hal tersebut murni berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Ia meminta hal itu tidak diartikan sebagai ketidakadilan.

Koordinasi Program Pembangunan 2026-2028

Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso menambahkan, pihaknya telah bertemu dengan para kepala daerah. Pertemuan itu membahas program pembangunan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Sinkronisasi ini dilakukan agar penanganan infrastruktur berjalan sesuai prioritas. Tejo menyebut koordinasi mencakup penyelarasan kegiatan pembangunan untuk tiga tahun ke depan, yakni 2026, 2027, dan 2028, dengan menyesuaikan kondisi kebutuhan masing-masing daerah.

Helmi juga mengingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di tahun pertama tidak bisa langsung dimulai pada awal bulan anggaran. Ia menyebut proses teknis seperti pelelangan dan persiapan membutuhkan waktu.

"Kepinginnya begitu (dari awal bulan), tetapi kita harus paham soal teknis pelelangan, teknis soal persiapan dan segala macamnya," ujarnya.

Follow bengkulutime.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: bengkulu.antaranews.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks