Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan akselerasi operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan dengan menerjunkan 12.880 personel gabungan. Langkah ini ditempuh untuk melokalisasi area terdampak agar tidak meluas serta melindungi warga dari ancaman asap. Operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing turut dikerahkan untuk menjangkau bentang alam yang sulit diakses jalur darat.
JAKARTA — Pemerintah memastikan respons cepat penanganan karhutla di Sumatra dan Kalimantan dijalankan dengan kekuatan penuh. Sebanyak 12.880 personel gabungan dari Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaku usaha, hingga relawan dimobilisasi untuk pemadaman, patroli terpadu, dan pemantauan kualitas udara.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menyatakan langkah strategis ini diambil agar penanganan di tingkat tapak lebih cepat dan presisi. "Sebagai bentuk respons cepat di lapangan, pemerintah memobilisasi kekuatan penuh sebanyak 12.880 personel gabungan dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaku usaha, hingga relawan," ujarnya dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Pemadaman Darat dan Udara Dikerahkan Bersamaan
Penempatan personel dan armada pemadaman dijalankan secara dinamis dengan memperhitungkan pergerakan angin, kondisi cuaca, keberadaan ekosistem gambut, aksesibilitas lokasi, serta potensi dampaknya terhadap fasilitas publik dan permukiman. Taktik lapangan mencakup patroli terpadu, pemadaman awal dan lanjutan, pembuatan sekat bakar, pendinginan area, hingga penjagaan ketat di lokasi pascapemadaman.
Dukungan operasi udara diperkuat melalui OMC yang dilaksanakan secara terukur memanfaatkan ketersediaan awan berdasarkan analisis BMKG. Pesawat patroli dan water bombing difungsikan untuk menahan eskalasi kebakaran di bentang alam yang sulit dijangkau jalur darat.
Pemantauan Kualitas Udara dan Dampak Sosial Karhutla
Aspek keselamatan warga menjadi perhatian utama. Pemerintah meningkatkan pemantauan pergerakan asap dan kualitas udara secara berkala melalui koordinasi lintas instansi. Informasi mengenai indeks kualitas udara, jarak pandang penerbangan, kesiapsiagaan layanan kesehatan, serta penyesuaian aktivitas pendidikan diperbarui secara berkala demi keselamatan warga.
Kemenhut menegaskan pencegahan adalah kunci utama keberhasilan operasi pemadaman. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Enam Provinsi Prioritas dan Titik Rawan Karhutla
Pemerintah memberikan pengawasan ketat pada enam provinsi prioritas rawan karhutla: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemantauan terpadu mencakup wilayah dengan dinamika harian seperti Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Sintang di Kalimantan Barat; Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Palangka Raya di Kalimantan Tengah; serta Tapin, Banjar, dan Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan.
Di koridor Sumatra, pemantauan difokuskan di Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Bengkalis (Riau); Sarolangun, Muaro Jambi, dan Merangin (Jambi); serta Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, dan Muara Enim (Sumatera Selatan). Seluruh kerja pemadaman dikoordinasikan melalui sistem pemantauan terintegrasi SiPongi Kementerian Kehutanan yang memanfaatkan pencitraan Satelit Terra-Aqua NASA.
Publik dapat mengakses pembaruan data titik panas (hotspot) secara aktual melalui laman https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id. Laporan atau indikasi kejadian di lapangan dapat disampaikan langsung kepada posko pengendalian karhutla terdekat, BPBD, atau aparat pemerintah setempat.
